I Nyoman Parta Apresiasi Rendahnya Angka Kredit Macet KUR Pelaku UMKM di Bali

07-10-2023 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta saat mengikuti pertemuan kunjungan kerja Komisi VI ke kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Rabu (4/10/2023). Foto: Galuh/nr

 

Anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta mengapresiasi rendahnya angka Non-Peforming Loan (NPL) alias kredit macet dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari para pelaku usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Provinsi Bali. Berdasarkan data yang dipaparkan pihak Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) menunjukkan nilai NPL tersebut rata-rata berada di angka nol koma. 

 

Menurutnya, ini menunjukan kepatuhan para pelaku UMKM dan pertumbuhan pinjaman KUR di Bali yang signifikan terutama untuk perbaikan pasca Covid-19.

 

"Kami harus berterima kasih dengan kinerja dari dari pimpinan bank Himbara, (yaitu) BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Karena fasilitas yang dilakukan dalam rangka penyebaran kredit KUR terjadi kenaikan pertumbuhannya di Bali," ujar I Nyoman Parta kepada Parlementaria saat kunjungan kerja Komisi VI ke kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Rabu (4/10/2023).

 

Selanjutnya, Legislator dapil Bali itu menilai akses modal yang diberikan Bank Himbara kepada para pelaku UMKM di Bali berjalan baik. Hal ini terbukti dengan naiknya pertumbuhan pemanfaatan KUR di Bali. Banyaknya tambahan pertumbuhan pinjaman KUR juga menunjukan UMKM di Bali pasca Covid-19 terjadi perbaikan yang sangat signifikan.

 

"Di luar itu juga harus juga diberikan apresiasi kepada para pelaku UMKM di Bali, karena dari data yang ditampilkan, baik dari seluruh bank himbara, tingkat NPL-nya atau tingkat kemacetannya semua datanya nol koma. Itu menunjukkan kepatuhan dari para pelaku UMKM di Bali yang meminjam KUR itu sangat tinggi, itu amanah. Mungkin karena orang Bali percaya adanya karma, percaya dengan adanya karmaphala," tutur Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu. (gal/rdn)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...